UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan, Komisi III DPR Ungkap Jasa Dasco yang Mendorong Pembahasannya

Kilnas.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam proses pembahasan hingga pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Dalam laporan di rapat paripurna DPR, Kamis (19/11/2026), Habiburokhman menyebut Dasco telah mendorong pembahasan regulasi tersebut sejak Agustus 2025. Menurutnya, Dasco meminta pimpinan Komisi III DPR mempercepat proses pembentukan undang-undang tersebut.

“Saya baru periode ini jadi Ketua Komisi III, langsung Agustus 2025 kami pimpinan Komisi III dipanggil Pak Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam untuk segera gaspol pengesahan undang-undang ini, itu Agustus 2025,” kata Habiburokhman.

Habiburokhman yang juga menjabat Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset menjelaskan, setelah mendapat arahan tersebut, Komisi III menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyusun draf awal rancangan undang-undang.

Proses kemudian berlanjut melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas materi regulasi tersebut.

Pada Selasa, (6/10/2026), RUU Perampasan Aset disepakati menjadi usul inisiatif DPR. Selanjutnya, Panja mulai bekerja pada Jumat (5/11/2026) hingga pengambilan keputusan tingkat pertama sehari sebelum pengesahan.

Habiburokhman menyebut pengambilan keputusan tingkat pertama tersebut dipimpin langsung oleh Dasco.

“Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Setelah melalui proses pembahasan, RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR.

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri sejumlah pimpinan DPR, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.

Sebelum pengesahan, Habiburokhman terlebih dahulu menyampaikan laporan mengenai perjalanan pembahasan RUU tersebut di hadapan anggota Dewan.

Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan forum rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

“Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab anggota Dewan yang hadir.

Sejumlah perwakilan pemerintah turut menghadiri rapat paripurna tersebut, di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.*

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini