Semarang (Kilnas.com) – DPRD Kota Semarang menyoroti tentang pemerataan pembangunan yang dinilai belum terlalu terlihat, namun fokusnya diarahkan pada penanganan rob, banjir, ruang hijau dan sarana olahraga.
“Melalui Musrenbang, pokir dan usulan langsung masyarakat, warga dapat menyampaikan suara dalam pembangunan daerah secara partisipatif,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, Sabtu (2/5/2026).
Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Masyarakat (P3MKM) Bappeda Kota Semarang Anum Gianingrih menjelaskan bahwa alokasi di tahun 2026-2027 diarahkan secara partisipatif dan tidka berbasis wilayah tertentu.
“Hal ini diharapkan bisa menjadi solusi kota tersinkronisasi dan tidak terpecah berdasarkan cakupan kelurahan/kecamatan,” kata Anum.
Sementara itu, Kaprodi Magister Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Tri Lestari menegaskan bahwa DPRD seharusnya bisa melakukan pengawasan dari awal sejak akhir proyek.
“Tujuannya agar eksekusi optimal dan sesuai spesifikasi guna mewujudkan pembangunan merata dan meningkatkan kesejahteraan warga,” tegasnya.
