SEMARANG (kilnas.com) – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo mendukung Gerbang Harapan (Gerakan Bersama Orang Tua Asuh untuk Pengembangan Hari Masa Depan) yang dipelopori oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang.
Program ini sangat progresif karena bisa melanjutkan program serupa pada beberapa tahun lalu, yakni GN OTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) yang cukup memberikan dampak besar pada peningkatan partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan.
“Pada prinsipnya oke, dengan catatan harus tepat sasaran kepada yang berhak mendapat bantuan berdasarkan kondisi sosial ekonomi,” ungkap politisi Partai Golkar tersebut pada acara Halal bi Halal stakeholder pendidikan pada Rabu (17/4/2024).
Dia menilai program ini bisa menjadi solusi aturan beasiswa bagi siswa tidak mampu yang kerap kali terkendala aturan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan kategorisasi kemiskinan ekstrem.
“Nah program Gerbang Harapan ini bisa mengatasi hal tersebut,” tandasnya.
“Kemudian kalau kita hanya mengandalkan beasiswa dari pemerintah itu juga sebenarnya belum mencover kebutuhan penunjang sekolah yang cukup mahal,” lanjutnya.
Menurut Anang, paling tidak, karena berasal dari bantuan sukarela masyarakat maka bisa masuk dalam dana non budgeter yang fleksibel untuk digunakan masyarakat.
“Jadi saya pikir ini adalah program yang cukup bagus. Dan seandainya ada anak yang sudah mendapat bantuan pemerintah tapi belum mencukupi kebutuhan penunjang sekolah yang tetap harus mendapat bagian dalam program ini,” jelasnya.
“Tapi saya minta pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan menjadi pelopor,” paparnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bambang Pramushinto mengatakan bahwa program ini akan dilaunching pada 2 Mei mendatang.
“Program ini akan segera kami launching pada tanggal 2 Mei 2024,” ujarnya.
Bambang mengatakan, yang jadi sorotan adalah kemampuan siswa untuk memenuhi kebutuhan penunjang sekolah seperti seragam, buku-buku, alat tulis, dan lain-lain.
“Karena mungkin sekolah di negeri SPP tidak bayar, tinggal kebutuhan penunjang tersebut yang perlu diperhatikan. Maka dari itu kami mengajak orang-orang yang mampu seperti pengusaha dan pejabat untuk ikut serta dalam program ini,” tuturnya.
Bambang menambahkan program ini bukan hanya diperuntukkan bagi siswa sekolah negeri saja, namun siswa sekolah swasta juga boleh dibantu.
Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang akan menyusun data siswa-siswi yang kurang mampu kemudian akan ditawarkan kepada masyarakat.
“Tapi untuk pilotingnya kami akan tawarkan kepada pejabat-pejabat Pemkot Semarang yang sudah eselon sebagai pelopor,” tandasnya.(red)