Kilnas.com — Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo memasuki babak baru setelah enam saksi mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Pada saat bersamaan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polri membuka perkembangan penyidikan secara berkala, termasuk menjelaskan siapa saja yang menjadi target penyadapan.
Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam menilai keterbukaan diperlukan karena perkara tersebut menyangkut kepentingan publik dan melibatkan sejumlah tokoh penting.
“Memang harus ada satu penjelasan yang berkala, baik tahapan maupun substansinya, sehingga isu itu menjadi isu penegakan hukum seperti yang dijelaskan oleh kepolisian, bukan isu lain-lain,” kata Anam di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Kompolnas Minta Polri Ungkap Siapa Saja Target Penyadapan
Menurut Anam, informasi mengenai pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan perlu dijelaskan agar masyarakat tidak berspekulasi.
Ia meminta Mabes Polri menyampaikan perkembangan perkara, baik terkait tahapan penyidikan maupun substansi dugaan tindak pidana.
“Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik. Publik punya harapan besar kepada rekan-rekan Mabes Polri yang menjalankan penanganan kasus itu, khususnya mereka yang merasa sebagai target penyadapan,” ujarnya.
Desakan tersebut penting karena sebelumnya Bareskrim menyebut sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Namun, identitas lengkap seluruh pihak yang diduga menjadi target belum dijelaskan secara terbuka.
Enam Saksi Ajukan Perlindungan ke LPSK
Perhatian terhadap keamanan saksi juga muncul dalam perkembangan terbaru perkara ini. Ketua LPSK Achmadi menyampaikan enam saksi telah mengajukan permohonan perlindungan sejak 6 November 2026.
Permohonan tersebut masih dalam tahap penelaahan. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim untuk mempertimbangkan kebutuhan perlindungan masing-masing pemohon.
Achmadi mengatakan penilaian mencakup pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, serta kerentanan yang mungkin mereka hadapi.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi.
LPSK belum mengungkap identitas keenam pemohon maupun menyatakan bahwa seluruh permohonan telah disetujui. Jumlah pemohon juga masih berpotensi bertambah seiring perkembangan penyidikan.
Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkara ini, Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Penyidik menduga penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026 dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan prosedur yang semestinya.
Polisi juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Tiga tersangka telah ditahan, sedangkan Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatan setelah mengalami stroke.
Penyidikan masih harus menjawab sejumlah pertanyaan, mulai dari siapa saja yang menjadi sasaran, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, hingga siapa yang bertanggung jawab dalam rantai pemberian perintah.
Keterbukaan informasi dan perlindungan saksi menjadi dua hal penting agar penanganan perkara ini dapat diuji publik tanpa mengganggu proses hukum. Hingga Selasa, 10 November 2026, penyidikan masih berlangsung dan dugaan tindak pidana terhadap para tersangka belum menjadi putusan pengadilan.
