Kendal (Kilnas.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal mencatat banjir melanda sejumlah wilayah setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejak Kamis malam, 15 Januari 2026. Sedikitnya lima kecamatan terdampak, yakni Kecamatan Kendal, Kaliwungu, Brangsong, Pegandon, dan Ngampel.
Meski banjir sempat merendam permukiman warga, kondisi saat ini dilaporkan mulai membaik. Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kendal, Iwan Sulistyo, menyampaikan bahwa air telah surut dan tidak ada lagi warga yang mengungsi. “Sekarang sudah tidak ada pengungsian karena genangan sudah berangsur surut,” ujarnya di Kendal, Sabtu, 17 Januari 2026.
BPBD mencatat hanya terdapat dua dapur umum yang didirikan secara swadaya oleh pemerintah desa bersama ibu-ibu PKK. Kedua dapur tersebut berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, serta Desa Karangmulyo, Kecamatan Pegandon.
Iwan menambahkan, hingga kini status kebencanaan masih berada pada level siaga dan belum dinaikkan menjadi tanggap darurat. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun satu rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan setelah temboknya jebol akibat terjangan air.
Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengungkapkan bahwa total terdapat 19 desa dan kelurahan yang terdampak banjir di wilayahnya. Kendati demikian, kondisi di sebagian besar lokasi kini mulai membaik seiring surutnya genangan.
Menurut bupati, banjir terparah terjadi di Desa Kebonadem, Kecamatan Brangsong, dan Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu. Luapan Sungai Waridin disebut menjadi penyebab utama banjir di dua wilayah tersebut. Dari hasil peninjauan lapangan, diketahui portal jembatan Sungai Waridin di Desa Kumpulrejo jebol karena tidak mampu menahan derasnya aliran air.
“Portal jembatan jebol akibat tekanan luapan sungai yang cukup besar,” kata Dyah Kartika.
Ia juga meminta pemerintah desa segera melaporkan kejadian secara resmi kepada BPBD Kendal. Laporan tersebut dinilai penting agar surat keputusan kebencanaan dapat diterbitkan dan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa segera diproses.
Terkait perbaikan infrastruktur, bupati menyebut pemerintah daerah akan mengupayakan perbaikan jembatan melalui pergeseran anggaran bantuan dari pemerintah provinsi. Dengan langkah tersebut, perbaikan diharapkan tidak harus menunggu perubahan anggaran daerah.
