JAKARTA – Rencana impor besar-besaran 105.000 unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) memicu ketegangan di Senayan. Komisi VI DPR RI mengaku tidak pernah diajak berkonsultasi mengenai pengadaan kendaraan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menelan anggaran fantastis senilai Rp24,66 triliun tersebut.
DPR: Anggaran Triliunan Harus Transparan
Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, mengungkapkan kekecewaannya karena rencana teknis transportasi ini justru diketahui melalui media, bukan melalui rapat resmi. Padahal, anggaran sebesar itu seharusnya melewati proses konsultasi untuk menjamin akuntabilitas.
“Agrinas tidak pernah menyebutkan kualifikasi kendaraannya. Tiba-tiba muncul kabar impor dari India. Ini anggaran besar, semestinya dibahas dulu di DPR agar transparan kepada publik,” tegas Herman di Kompleks Parlemen, Kamis (27/2).
Herman juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan industri dalam negeri. Menurutnya, pengadaan lokal bisa menjadi booster bagi industri otomotif nasional yang saat ini tengah stagnan.
Menanggapi tudingan tersebut, Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, membela diri. Ia mengklaim pihaknya sudah mencoba menggandeng pabrikan lokal besar seperti Isuzu melalui negosiasi resmi. Namun, negosiasi tersebut menemui jalan buntu karena masalah harga.
“Kami sudah melakukan klarifikasi dan negosiasi sesuai standar. Namun, produsen lokal cenderung menghitung harga per unit meski ini pembelian bulk (skala besar). Mereka merasa sudah mendominasi pasar selama puluhan tahun,” ujar Joao dalam konferensi pers, Selasa (24/2).
Agrinas akhirnya memilih pabrikan India karena diklaim mampu memenuhi kebutuhan pikap 4×4 dengan harga yang jauh lebih efektif. Joao bahkan mengklaim skema impor ini bisa menghemat anggaran negara hingga Rp46,5 triliun. Bagi Agrinas, ini adalah keputusan bisnis murni karena angka dari industri dalam negeri tidak bertemu dengan plafon anggaran yang disiapkan.
