Kilnas.com – Teka-teki mengenai sumber dana untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) kembali menjadi sorotan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyuntik proyek tersebut masih berstatus usulan dan belum bersifat final.
Pernyataan ini seolah mengerem optimisme yang sebelumnya sempat mencuat mengenai penyelesaian kewajiban keuangan proyek ambisius tersebut.
Bola Panas di Tangan Danantara
Menurut Purbaya, usulan penggunaan APBN tersebut datang dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, lembaga baru yang kini membawahi BUMN besar. Hingga saat ini, belum ada perintah langsung dan mengikat dari Presiden Prabowo Subianto terkait eksekusi anggaran tersebut.
“Belum ada petunjuk khusus dari Presiden. Usulan itu datang dari Rosan (CEO Danantara), jadi posisinya belum clear,” ujar Purbaya saat ditemui di kawasan Gedung DPR, Rabu (18/2/2026).
Meski demikian, Purbaya memberikan sinyal fleksibilitas. Ia menyatakan siap mengeksekusi pembayaran jika instruksi resmi dari Presiden sudah turun. “Kalau ada petunjuk Presiden, saya kerjakan. Sekarang belum firm,” tambahnya.
Negosiasi Alot dengan China
Di sisi lain, narasi “optimisme” justru datang dari pihak operator. Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin, mengklaim bahwa solusi utang Whoosh sebenarnya sudah menemui titik terang di tingkat pimpinan tertinggi.
Pemerintah diprediksi harus merogoh kocek senilai Rp 1,2 triliun per tahun untuk memenuhi kewajiban tersebut. Angka ini dinilai Presiden Prabowo sebanding dengan manfaat strategis Whoosh, mulai dari pengurangan polusi, kemacetan, hingga transfer teknologi dari Tiongkok.
Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan detail tambahan bahwa saat ini proses masih dalam tahap negosiasi teknis akhir dengan pihak China. “Laporan terakhir dari Danantara masih finalisasi. Pembicaraan dipimpin langsung oleh Pak Rosan,” ungkap Prasetyo di Stasiun Gambir.
