Kendal (Kilnas.com) – Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat berimbas langsung pada turunnya alokasi Dana Desa (DD) di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Kendal. Dampak tersebut memaksa pemerintah desa melakukan penyesuaian serius dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran.
Menanggapi situasi itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari meminta seluruh pemerintah desa agar tidak hanya bergantung pada Dana Desa, melainkan mulai mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Yang mengalami pengurangan TKD bukan hanya provinsi dan kabupaten, desa juga terdampak. Dana Desa yang diterima bahkan tinggal sekitar 30 persen,” ujar Bupati Kendal.
Dengan kondisi anggaran yang semakin terbatas, Dyah Kartika menegaskan pentingnya menetapkan skala prioritas program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia juga mendorong semangat gotong royong dan kemandirian desa.
“Walaupun anggaran terbatas, pembangunan harus tetap berjalan. Kuncinya adalah meningkatkan PAD melalui potensi desa masing-masing. Mari bersama-sama memajukan desa,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal, Yanuar Fatoni, mengungkapkan bahwa alokasi Dana Desa pada tahun 2025 masih mencapai Rp262,6 miliar, dengan rata-rata sekitar Rp987 juta per desa. Namun, pada tahun 2026 anggaran tersebut turun drastis menjadi sekitar Rp88,78 miliar, sehingga rata-rata dana yang diterima desa hanya sekitar Rp330 juta.
“Penurunan ini tentu berdampak besar. Banyak rencana pembangunan desa yang akhirnya tidak bisa direalisasikan,” jelas Yanuar.
Sebagai langkah alternatif, Yanuar menilai desa perlu menggenjot usaha ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu sumber peningkatan PADes.
Di sisi lain, Kepala Desa Margorejo sekaligus Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kendal, Suyoto, mengatakan bahwa meski sejumlah program pembangunan terpaksa ditunda, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Karena anggaran tidak mencukupi, kami terapkan skala prioritas. Pembangunan sarana prasarana kemungkinan belum bisa dilanjutkan tahun ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, Dana Desa yang diterima Desa Margorejo pada 2025 sekitar Rp700 juta, kini turun menjadi kurang lebih Rp250 juta.
“Mudah-mudahan ke depan Dana Desa bisa kembali meningkat agar pembangunan desa dapat berjalan optimal,” tutupnya.
