Kendal (Kilnas.com) – Kabupaten Kendal diperkirakan mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 7,67 persen pada tahun 2025. Sementara itu, PDRB tahun 2024 tercatat sebesar 55,26 triliun rupiah, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Sektor industri tetap menjadi kontributor utama dengan sumbangan 41,7 persen, disusul sektor pertanian sebesar 18,7 persen.
Meski pertumbuhan tercatat impresif, Pemerintah Kabupaten Kendal menilai perlunya pemerataan agar peningkatan ekonomi tidak menimbulkan ketimpangan. Selain itu, angka pengangguran terbuka yang masih berada di level 5,01 persen menjadi fokus penanganan.
Pj Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari, menyampaikan bahwa capaian pertumbuhan untuk semester II tahun 2025 berdasarkan Year on Year (YoY) mencapai 7,58 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah.
“Ini capaian luar biasa dan harus terus kita jaga. Kendal kini menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Jawa Tengah,” ujar Agus dalam Rakor Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2025 di ruang Paringgitan Setda Kendal, Selasa (18/11/2025).
Agus menekankan bahwa ada sembilan langkah konkret yang harus dijalankan bersama untuk menjadikan Kendal sebagai salah satu penggerak ekonomi Jawa Tengah maupun nasional. Pertumbuhan tersebut, ujarnya, wajib dibarengi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui strategi bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Kita perlu merumuskan strategi agar pertumbuhan ini tidak hanya didominasi industri pengolahan. Sektor lain juga harus bergerak agar manfaatnya dirasakan lebih merata,” imbuhnya.
Sementara Kepala Baperlitbang Kendal, Izzuddin Latif, menjelaskan bahwa rakor ini merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung target nasional mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
“Surat edaran tersebut menginstruksikan semua daerah untuk menjalankan sembilan langkah konkret. Rakor ini menjadi tahap awal bagi tim percepatan pertumbuhan ekonomi lintas sektor,” kata Izzuddin.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah harus mampu menjawab tantangan dan mengoptimalkan potensi lokal untuk mendorong percepatan pertumbuhan.
“Tujuan utama rakor ini adalah mengoptimalisasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui langkah-langkah strategis di berbagai aspek, mulai dari anggaran, investasi, hingga perizinan,” pungkasnya.
