SEMARANG (Kilnas.com) – Sejumlah pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Kota Semarang menyuarakan keresahan mereka terkait kondisi pasar yang dinilai semakin sulit. Dalam audiensi bersama Komisi B DPRD Kota Semarang di Gedung DPRD, Selasa (22/4/2025), para pedagang mengungkapkan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Salah satu keluhan utama adalah menurunnya jumlah pembeli yang berdampak langsung pada pendapatan. Mereka menilai lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan aturan pasar menjadi salah satu faktor penyebabnya. Ketidakadilan muncul akibat masih banyaknya pedagang liar yang berjualan sembarangan tanpa penertiban yang memadai, mengganggu arus lalu lintas di sekitar pasar.
Tak hanya soal ketertiban, fasilitas pasar yang dinilai kurang layak juga menjadi sorotan. Para pedagang mengeluhkan minimnya penerangan, buruknya sarana sanitasi, serta sistem keamanan yang belum optimal. Menurut mereka, kondisi ini membuat pembeli merasa tidak nyaman untuk berbelanja.
Menanggapi aduan tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS, Joko Widodo, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi para pedagang. Ia menilai pengelolaan pasar tradisional harus segera dibenahi agar bisa meningkatkan kesejahteraan pedagang sekaligus menarik kembali minat pembeli.
“Kami memahami kesulitan yang dialami para pedagang. Pengelolaan pasar yang profesional dan penertiban pedagang liar sangat penting untuk menciptakan suasana pasar yang nyaman dan tertib,” ujar Joko.
Ia juga mendesak Pemerintah Kota Semarang untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki pengelolaan pasar. Penataan lapak dan pengaturan aktivitas jual beli diharapkan menjadi prioritas.
Audiensi tersebut menjadi momen penting untuk mempererat komunikasi antara pedagang, DPRD, dan pemerintah, sekaligus mendorong percepatan pembenahan sektor perdagangan tradisional di Kota Semarang.
 Kota Semarang menyuarakan keresahan mereka terkait kondisi pasar yang dinilai semakin sulit. Dalam audiensi bersama Komisi B DPRD Kota Semarang di Gedung DPRD, Selasa (22/4/2025), para pedagang mengungkapkan berbagai persoalan yang mereka hadapi.){kind=link}