Kilnas.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama secara resmi menetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini diambil setelah digelarnya Sidang Isbat yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa sore (17/2).
Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang memimpin langsung jalannya persidangan, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut diambil berdasarkan dua pertimbangan utama: hasil perhitungan astronomis (hisab) dan pemantauan lapangan (rukyat).
Berdasarkan data teknis dari Tim Hisab Rukyat Kemenag, posisi bulan sabit baru (hilal) di seluruh wilayah Indonesia saat ini dilaporkan masih berada di bawah ufuk. Secara rinci, ketinggian hilal berada pada rentang -2° 24‘ 43“ (-2,41°) hingga -0° 55‘ 41“ (-0,93°). Sementara itu, sudut elongasi berada pada kisaran 0° 56‘ 23“ (0,94°) hingga 1° 53‘ 36“ (1,89°).
“Secara astronomis, posisi hilal hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas yang ditetapkan MABIMS, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Bahkan, hilal masih berada di posisi minus atau di bawah ufuk,” jelas Menag dalam konferensi pers.
Laporan dari Titik Pemantauan
Selain data hisab, pemerintah juga telah mengonfirmasi hasil pengamatan langsung dari 96 titik pemantauan yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Hingga sidang ditutup, tidak ada satu pun petugas di lapangan yang berhasil melihat hilal.
Menag juga menambahkan bahwa tren ini sejalan dengan kalender Hijriah Global versi Turki serta negara-negara Islam lainnya yang juga belum memulai awal Ramadan pada esok hari.
Pesan Persatuan di Tengah Perbedaan
Menag Nasaruddin Umar berharap penetapan ini menjadi momentum bagi umat Muslim di tanah air untuk mengawali ibadah puasa secara serentak. Namun, ia juga memberikan imbauan khusus jika terdapat kelompok masyarakat yang memiliki metode penetapan berbeda.
“Jadikan perbedaan sebagai kekayaan mozaik bangsa. Kita sudah terbiasa hidup dalam keberagaman, yang terpenting adalah tetap menjaga kokohnya persatuan dalam beribadah,” pesan Menag.
Sidang Isbat kali ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, serta perwakilan dari BMKG, BRIN, dan organisasi kemasyarakatan Islam di seluruh Indonesia.
