Kilnas.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi menerbitkan regulasi terbaru guna memperkuat sistem penanggulangan Wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Indonesia. Aturan ini menitikberatkan pada perluasan wewenang pemerintah dalam melakukan pembatasan sosial serta penerapan sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan.
Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya preventif pemerintah dalam menghadapi potensi ancaman krisis kesehatan di masa depan. Dalam beleid tersebut, Menteri Kesehatan diberikan mandat lebih luas untuk menetapkan kebijakan darurat, termasuk mengatur mobilitas penduduk jika suatu wilayah terindikasi mengalami lonjakan kasus penyakit menular yang membahayakan.
Salah satu poin krusial dalam peraturan ini adalah pengetatan pengawasan di pintu masuk wilayah. Setiap pelaku perjalanan, baik domestik maupun internasional, kini diwajibkan melengkapi dokumen kesehatan seperti sertifikat vaksinasi internasional jika situasi wabah dianggap genting.
“Pemerintah berupaya memastikan respons cepat terhadap ancaman kesehatan global seperti Virus Nipah atau varian baru lainnya yang dapat memicu krisis nasional,” sebagaimana tercermin dalam semangat aturan tersebut.
Tak hanya soal pembatasan, regulasi ini juga mencantumkan pasal-pasal mengenai penegakan hukum administratif yang tertuang dalam Pasal 162 hingga 166. Sanksi tegas membayangi para operator transportasi—seperti nakhoda kapal dan kapten pesawat—jika mereka menurunkan penumpang atau logistik tanpa melalui prosedur karantina kesehatan yang sah.
Agen transportasi yang mengabaikan rekomendasi sanitasi kargo juga tidak luput dari ancaman hukuman. Sanksi yang disiapkan mulai dari teguran tertulis yang keras hingga denda administratif dalam jumlah tertentu.
Selain aspek penegakan hukum, aturan ini juga mengatur tentang tata kelola sumber daya manusia, mekanisme pendanaan darurat, hingga pemberian penghargaan bagi tenaga kesehatan yang berada di garis depan penanganan wabah. Melalui regulasi anyar ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih sinkron dalam memitigasi risiko kesehatan publik secara sistematis.
