SEMARANG (Kilnas.com)- Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mencatat berbagai capaian penting pembangunan infrastruktur sepanjang 2025, terutama dalam pengendalian banjir serta peningkatan kemantapan dan konektivitas jalan di sejumlah wilayah kota.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyampaikan bahwa pada sektor penanggulangan banjir, DPU telah melakukan peningkatan kapasitas pompa di sejumlah titik rawan genangan. Lokasi tersebut meliputi Rumah Pompa Kolonel Sugiono, Tawangmas, Plamongan Hijau, serta penambahan unit pompa baru di kawasan Jalan Petudungan.
“Selain penguatan pompa, peningkatan sistem drainase juga dilakukan di berbagai wilayah, seperti saluran MT Haryono–Petudungan, Jalan Gajah–Aspol Kabluk, kawasan Dempel–Muktiharjo Kidul, Jatisari, hingga Saluran Tanjung,” ujar Agustina.
Di bidang peningkatan jalan, DPU Kota Semarang juga menangani sejumlah ruas strategis guna mendukung aksesibilitas dan kelancaran mobilitas masyarakat. Beberapa ruas yang ditingkatkan antara lain Jalan RM Hadi Subeno, Payung Mas Raya Banyumanik, Jatikalangan dan Kampung Jambon di Mijen, R Soekanto Tembalang, Robyong Ngaliyan, Palebon, Damar Wulan Semarang Barat, hingga kawasan Anjasmoro dan Kaligawe–Pasar Waru. Pemeliharaan rutin jalan dan drainase juga terus dilakukan secara berkala.
Terkait anggaran, Wali Kota menyebutkan realisasi pembangunan infrastruktur hingga akhir 2025 mencapai sekitar 81 persen dari total pagu sebesar Rp384 miliar. “Kualitas pekerjaan tetap menjadi perhatian utama melalui pengawasan dan pengujian konstruksi secara berkala agar sesuai spesifikasi,” katanya.
Agustina menilai, pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya dalam mengatasi banjir, kerusakan jalan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Program penyelenggaraan jalan dan pengelolaan drainase menjadi pilar utama kebijakan tersebut.
Meski demikian, Pemkot Semarang menghadapi sejumlah tantangan, terutama akibat perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Penyesuaian terhadap regulasi baru membutuhkan pemahaman yang matang agar ke depan proses pengadaan bisa dilakukan lebih awal,” ungkapnya.
Memasuki tahun 2026, Pemkot Semarang akan memfokuskan pembangunan infrastruktur pada peningkatan konektivitas jalan penghubung wilayah hinterland serta penanganan banjir dan rob. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan jaringan drainase di sejumlah kawasan dan dukungan terhadap program pengendalian banjir pemerintah pusat melalui BBWS Pemali–Juana.
“Seluruh rencana pembangunan 2026 diselaraskan dengan RPJMD Kota Semarang 2025–2029, dengan penekanan pada pengurangan kawasan banjir dan rob serta peningkatan kemantapan jalan,” tegas Agustina.
Selain itu, prioritas strategis 2026 juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah, antara lain melalui peningkatan akses kawasan hinterland serta penguatan kawasan ekonomi dan destinasi wisata. Sejumlah proyek yang disiapkan meliputi pembangunan Jembatan Tay Kak Sie dan Jembatan Akses Pengasapan Ikan Bandarharjo.
Pemkot menargetkan, hingga akhir 2026 tingkat kemantapan jalan di Kota Semarang dapat meningkat di atas 93 persen, sementara luasan kawasan terdampak banjir dan rob ditekan hingga di bawah 3 persen. Agustina juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga infrastruktur.
“Peran aktif warga sangat dibutuhkan, mulai dari penggunaan jalan sesuai kelasnya hingga tidak membuang sampah ke saluran drainase dan sungai, karena hal itu berpengaruh langsung pada keberlanjutan infrastruktur,” pungkasnya.
