Dewan Kota Semarang: Jelang Pemilu Potensi Konflik Ada, Tapi Masih Tetap Kondusif

SEMARANG(kilnas.com) – Jelang Pemilu 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menilai potensi konflik akan terjadi. Meski demikian suasana Pemilu di Kota Semarang masih tetap kondusif.

Hal itu disampaikan. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, Senin (27/11/2023).

Anang menyebut di Kota Semarang tingkat kerawanan konflik tidak banyak.
“Saya sudah sering mengikuti Pemilu dengan berbagai situasi, saya pikir di 2024 ini di sekala sejak dulu sampai sekarang ini, tingkat kerawanannya tidak terlalu tinggi, tapi ada potensi konflik,” katanya.

Anang mengatakan, meskipun di Kota Semarang masih ada konflik, itu masih bisa kondusif. Menurutnya, terjadinya konflik akibat adanya masyarakat yang terprovokasi.

“Di Kota Semarang, saya pikir sudah terbiasa untuk menjaga tetap kondusif, panas tidak masalah tapi jangan panas – panas, kemudian jangan mudah terprovokasi. Sehingga dari situ saya yakin Semarang masih tetap kondusif,” ujarnya.

Sementara, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menjelang Kampanye Pemilu 2024, mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga pemilu 2024 berlangsung damai.

“Pemkot Semarang menginisiasi silaturahmi karena persiapan kampanye besok sudah mulai, baik Pilpres, Pemilu Legislatif, dan DPD. Dan tentu kami harapkan semua pihak bisa berkomitmen menjaga Pemilu agar berlangsung damai,” ujarnya kepada awak media usai saat acara silaturahmi dengan jajaran Parpol dan para stake holder di kompleks Balaikota Semarang, Senin (27/11/2023).

Kegiatan komunikasi ini juga dihadiri oleh Kejaksaan, TNI-Polri, serta KPU dan Bawaslu Kota Semarang. Mbak Ita, sapaan akrab Walikota Semarang juga meminta agar semua pihak di jajaran pemerintahan bersama-sama melakukan pendampingan dan pengamanan. Dirinya juga mengingatkan pentingnya netralitas ASN dan TNI-Polri, karena merupakan faktor penting terciptanya Pemilu aman dan damai.

“Seluruh Forkopimda, KPU, Bawaslu, dan komponen dari Forkopimcap sampai lurah, untuk memperhatikan bagaimana melakukan pengamanan dan pendampingan. Baik Kejaksaan, TNI, kepolisian, Gakkumdu, netralitas harus berjalan,” terangnya.

Ia menambahkan, para aparatur negara tidak boleh secara terbuka mendukung salah satu peserta Pemilu, meskipun itu adalah saudaranya sendiri. Dirinya juga meminta peraturan terkait netralitas ASN yang sudah dikeluarkan agar selalu dijalankan. (rzl)