SEMARANG(kilnas.com) – Adanya rencana Pemerintah Kota Semarang akan mengoptimalkan aset Pemkot berupa lahan pertanian untuk dikerjasamakan dengan petani ditanggapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Semarang, HM Sodri mengatakan, pihaknya tidak keberatan aset Pemkot Semarang dimanfaatkan agar lebih optimal lagi. Namun, dia memberikan masukan, kerjasama tersebut nantinya harus dilakukan secara jelas, dan tentunya sesuai dengan prosedur yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.
“Saya perlu tegaskan, agar sistem kerjasama itu dan Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya harus jelas supaya tidak ada pihak yang dirugikan,” terangnya, Kamis (2/11/2022).
Secara umum, Sodri menyatakan bahwa dirinya setuju dengan rencana Pemkot Semarang tersebut.
“Saya setuju kalau itu sistemnya nantinya disewakan atau bagi hasil. Yang penting petani dapat untung dan pemerintah ada pendapatan,” imbuhnya.
Dirinya setuju karena rencana Pemkot Semarang itu sesuai dengan Perda pendapatan daerah yang telah disahkan beberapa waktu lalu.
“Sistem tersebut saya setuju karena sesuai dengan Perda pendapatan daerah yang sudah kita bahas kemarin,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif mengatakan, aset pemerintah kota berupa aset bergerak dan tidak bergerak.
Aset berupa tanah yang akan dikerjasamakan dengan petani tentu menjadi ide yang sangat baik. Hanya saja, pemkot harus dapat memetakan lahan produktif dan lahan tidak produktif. Dia khawatir kerjasama tidak membuahkan hasil bagi petani.
“Jangan sampai tanah yang kurang produktif disamakan pola kerjasamanya dengan aset yang produktif atau yang subur,” ujar Afif.
Dia menekankan, kerjasama di bidang pertanian ini harus mendatangkan keuntungan bagi petani. Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun mekanisme kerjasama secara matang lebih dulu.
Waktu pengelolaan aset juga harus diperhitungkan. Dia berharap, niat baik pemerintah ini bisa semakin memberikan kesejahteraan bagi petani.
Dia pun mengapresiasi rencana optimalisasi ini. Selain aset menjadi bermanfaat, upaya ini juga bagian dari menjaga ketahanan pangan ibu kota Jawa Tengah.
“Kami mengapresiasi, dari pada tanah atau lahan kosong dibiarkan, banyak rumput tidak terurus. Ini ide bagus. Perlu mekanisme yang jelas. Apalagi, ini awalan,”ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, Pemerintah Kota Semarang akan melakukan optimalisasi tanah bengkok yang masih kosong. Rencananya, akan dilakukan sistem kerjasama dengan para petani untuk swasembada pangan.
Pihaknya belum dapat memastikan berapa luasan lahan yang akan dikerjasamakan mengingat saat ini inventarisasi masih dilakukan BPKAD. Nantinya, aset itu akan dialihkan sebagai aset Dinas Pertanian (Dispertan) agar bisa dikerjasamakan dengan petani.(rzl)
 - Adanya rencana Pemerintah Kota Semarang akan mengoptimalkan aset Pemkot berupa lahan pertanian untuk dikerjasamakan dengan petani ditanggapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.){kind=link}