SEMARANG (Kilnas.com) – DPRD Kota Semarang mendesak Pemerintah Kota Semarang untuk segera menangani dampak ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di beberapa perusahaan. PHK ini berdampak pada ribuan pekerja yang kehilangan mata pencaharian menjelang Lebaran.
Sebanyak 1.169 karyawan dari Bitratex Industrie Semarang, anak perusahaan PT Sritex, serta 40 pekerja dari PT Sinar Pantja Djaja kehilangan pekerjaan setelah perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan pada Februari 2025.
Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, menyayangkan kondisi ini dan menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya jumlah pekerja yang terdampak PHK. Ia meminta agar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, seperti pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).
“Kami berharap Pemkot Semarang tidak hanya fokus pada kompensasi bagi para pekerja, tetapi juga mencari solusi konkret agar mereka bisa kembali mendapatkan pekerjaan dan tetap bisa menafkahi keluarganya,” ujar Mualim, Rabu (19/3/2025).
Sebagai langkah nyata, DPRD meminta Disnaker untuk mengumpulkan para pengusaha di Kota Semarang guna membuka peluang kerja baru bagi pekerja yang terdampak. Menurutnya, perusahaan bisa menyesuaikan lowongan pekerjaan dengan keterampilan yang dimiliki oleh para eks-karyawan tersebut.
Jika ada pekerja yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, mereka bisa mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) atau program yang disediakan oleh Disnaker. Mualim menyarankan pelatihan yang beragam, mulai dari pembuatan bakery, perbengkelan, desain grafis, hingga menjadi pemandu wisata.
“Pemkot harus mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk membiayai program pelatihan dan pemberdayaan bagi para pekerja yang terkena PHK, sehingga mereka bisa memiliki keterampilan baru dan memperoleh pekerjaan yang layak,” tambahnya.
Mualim menegaskan bahwa ada dua opsi utama bagi pekerja yang terdampak, yakni kembali bekerja di industri atau berwirausaha. Pihaknya mendorong agar mereka yang masih berusia produktif dapat kembali bekerja di pabrik, sementara yang berusia lebih matang dapat diarahkan untuk membuka usaha sendiri.
“Jika program pelatihan saat ini belum tersedia, Pemkot harus segera merespons dengan merancang lebih banyak pelatihan agar angka pengangguran dapat ditekan,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan stimulan berupa modal usaha bagi pekerja yang ingin berwirausaha serta menyediakan program sembako murah untuk meringankan beban ekonomi mereka.
Dalam jangka pendek, DPRD meminta Pemkot Semarang untuk segera melakukan pendataan terhadap jumlah pekerja yang terkena PHK, tingkat pengangguran, serta keterampilan yang mereka miliki. Data tersebut akan menjadi dasar dalam merancang program pelatihan dan penyaluran tenaga kerja yang lebih tepat sasaran.
“Kami ingin program yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka bisa kembali bangkit dan meningkatkan kesejahteraannya,” pungkas Mualim.
 massal yang terjadi di beberapa perusahaan. PHK ini berdampak pada ribuan pekerja yang kehilangan mata pencaharian menjelang Lebaran.){kind=link}