Semarang (Kilnas.com) – DPRD Kota Semarang menilai langkah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sudah berjalan efektif dalam menjaga sistem drainase agar tetap berfungsi normal dan terhindar dari sumbatan sampah.
Namun, dengan banyaknya sungai dan anak sungai yang melintasi wilayah Kota Semarang, upaya tersebut dinilai perlu diperkuat agar risiko banjir saat musim hujan dapat diminimalisir.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, mengatakan DPU telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan drainase berfungsi optimal. Meski demikian, tantangan besar tetap ada karena luasnya jaringan sungai di kota ini.
“Langkah yang dilakukan DPU sudah cukup baik, tapi karena sungai dan anak sungai di Semarang jumlahnya banyak, maka perlu strategi yang lebih menyeluruh,” ujarnya saat menghadiri kegiatan di Hotel Quest Simpanglima Semarang, Kamis (9/10/2025).
Pria yang akrab disapa Pilus itu menegaskan, menjaga kebersihan drainase bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Pasalnya, sebagian besar penyumbatan justru disebabkan oleh sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan.
“Ini tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa kesadaran masyarakat. Kampanye untuk tidak membuang sampah sembarangan harus digalakkan secara masif,” katanya.
Menurut Pilus, edukasi lingkungan perlu dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga, RT, hingga RW. Ia juga menilai perlu ada penegakan aturan bagi masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.
“Saya masih sering melihat warga yang membuang sampah di pinggir jalan saat berangkat kerja. Perilaku seperti ini harus diberi sanksi agar menimbulkan efek jera,” tegasnya.
Selain itu, Pilus mendorong agar sosialisasi di tingkat RT lebih digiatkan. Ia juga menyarankan agar pemerintah membentuk koordinasi lintas dinas yang lebih jelas, agar penanganan banjir tidak saling lempar tanggung jawab.
“Harus ada pembagian tugas yang tegas antara DPU, DLH, dan instansi lain. Dengan begitu, jika terjadi banjir, semua pihak tahu perannya masing-masing,” tandasnya.
